Saran Dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian Untuk Tekan Biaya Pilkada
Bulatin.com – Rekomendasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian supaya Pemilihan Kepala Daerah dengan segera diperhitungkan sekali lagi karna sebabkan biaya politik mahal, memetik pro serta kontra. Tetapi, menurut pengamat serta Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Pilkada memiliki biaya mahal perlahan-lahan senantiasa diperbaiki.
” Dengan regulasi, kita semakin progresif untuk mengamputasi Pilkada memiliki biaya mahal. Yaitu melarang parpol memohon mahar politik ataupun melarang money politik, biaya atribut yang dibatasi, dan biaya kampanye yang murah, ” kata Adi.
Adi menyebutkan, dalam UU Pilkada pasal 47 ditegaskan kalau partai atau gabungan partai dilarang terima sumbangan berbentuk apa pun pada sistem pencalonan kepala daerah. Lalu cost kampanye juga telah ditata detil dalam UU Pilkada.
” Umpamanya, sebaran atribut calon juga dibatasi sesuai sama ketetapan KPU. Termasuk juga beriklan di media juga dibatasi, ” tutur Adi.
Menurut Adi, regulasi yang ada telah cukup maju untuk hindari Pilkada memiliki biaya mahal. Tetapi, permasalahannya yaitu beberapa praktek kampanye menyimpang yang dikerjakan oleh perseorangan, hingga yang diperlukan tinggal penindakan.
” Kita hanya perlu praktek saja untuk menghindar Pilkada memiliki biaya mahal. Karna regulasi telah sediakan instrumen Pilkada gampang. Agak terlalu berlebih bila Pilkada mesti diserahkan pada DPRD. Jelas itu langkah mundur, ” kata Adi.
Terlebih dulu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilainya ada kecenderungan biaya politik tinggi hingga berlangsung politik uang dalam Penentuan Kepala Daerah dengan segera. Dia juga merekomendasikan supaya system itu dikaji ulang apabila memanglah semakin banyak segi negatifnya.
