Timses Prabowo Beri Kritikan Kepada Timses Jokowi
Bulatin.com – Tim simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melemparkan kritikan ke barisan konsolidasi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kritikan itu berkaitan supaya beberapa elite team pemenangan Jokowi yang tergabung dalam Konsolidasi Indonesia Kerja berani mundur serta tidak rangkap jabatan.
Kepala Divisi Advokasi serta Pertolongan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik timses Jokowi yang tidak siap kehilangan jabatan. Ia menyebutkan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tidak berani mundur dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Sangat banyak yang tidak siap kehilangan jabatan, ya termasuk juga calon wakil presiden Ma’ruf Amin yang tidak ingin mundur dari Ketum MUI. Mereka kelihatannya tidak meyakini Jokowi menang hingga jabatan kelak tidak hilang walau Jokowi kalah,” kata Ferdinand pada wartawan, Kamis malam, 20 September 2018.
Ferdinand juga mengikritik elite timses Jokowi yang tidak siap untuk demokrasi dengan adil. Buat dia, tim Jokowi tidak siap main fair.
“Saya malah menyangka ini akan menjadi cikal akan mereka akan memperalat jabatannya untuk junjung Jokowi,” jelas Ferdinand.
Dia juga memperingatkan supaya beberapa petinggi yang masuk timses Jokowi supaya selekasnya mengundurkan diri. Karena, mereka digaji dengan uang rakyat.
“Pendapat, semestinya pejabat-pejabat yang menjadi timses Jokowi semestinya mundur. Mereka digaji rakyat bukan hanya uang simpatisan Jokowi,” katanya.
Ia juga respek dengan Dahnil Anzar Simanjuntak yang mundur dari aparatur sipil negara (ASN) sebab jadi jubir timses Prabowo-Sandi. Dahnil yang Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah dosen masih Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Ekonomi serta Usaha Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
“Ya bagus, saya hormat dengan langkah berani itu,” tutur Ferdinand.
Awal mulanya, dalam susunan timses Jokowi terdiri beberapa nama seperti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Pengarah. Selain itu, di team pengarah ada pula Menko Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Lalu, ada pula Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang masuk Dewan Penasehat. Lantas, ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang disebut Menteri Perindustrian.
