Bambang Soesatyo Mengusulkan Untuk Mengkaji Pilkada Langsung
Bulatin.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan pribadi memohon pemerintah membahas penyelenggaraan pilkada segera yang telah diaplikasikan sampai kini. Apakah dampaknya membawa semakin banyak faedah atau mudharatnya untuk bangsa.
” Terutama beban politik dalam penyelenggaraan pilkada segera begitu tinggi, tidak cuma pada calon yang maju dalam pemilihan, juga pada keuangan negara jadi penyelenggara, ” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 April 2018.
Menurut dia, bila memanglah hasil kajian menyebutkan pilkada segera semakin banyak membawa mudarat, jadi mesti terima jadi satu fakta. Demokrasi yang berkwalitas bukan sekedar diukur dari sistem pemilihan segera.
” Pilkada lewat sistem perwakilan di DPRD juga tidak kurangi nilai kwalitas demokrasi. Yang terutama akhirnya penuh transparansi, ” tutur Bamsoet.
Akan tetapi, Bamsoet berpandangan untuk pileg serta pilpres tetaplah mesti dikerjakan dengan segera. Cukup pilkada yang sistem pemilihannya dikembalikan lewat DPRD.
” Sesungguhnya dalam Undang-Undang Pilkada Tahun 2014 mengenai Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pilkada dikerjakan otomatis. Tetapi, pemerintah yang waktu itu di pimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepakat, argumennya orang-orang lebih menginginkan pemilihan dikerjakan dengan segera. Pada akhirnya, Presiden SBY keluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota yang merubah mekanisme pemilihan dari tidak segera jadi segera, ” kata Bamsoet.
Khusus hadapi pesta demokrasi pileg serta pilpres yang disebut hajatan besar bangsa Indonesia, Bamsoet juga akan mengintensifkan koordinasi pada DPR RI dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, ataupun Kementerian Dalam Negeri serta Kepolisian.
” DPR RI menginginkan yakinkan, beberapa penyelenggara pemilu telah mengerti serta memetakan beragam potensi perseteruan ataupun kerawanan di beberapa daerah dalam hadapi pileg serta pilpres. Gesekan ataupun perseteruan horizontal mungkin saja tidak terhindar, karenanya kita mesti antisipasi sedini mungkin saja, ” tutur Bamsoet.
Ia mengimbau semuanya pihak tidak membuat kegaduhan mendekati pilkada serentak 2018, pileg serta pilpres 2019. Kestabilan keamanan ataupun kestabilan sosial politik mesti terbangun dengan baik, supaya penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan ataupun perseteruan horizontal.
” Kondusifitas bangsa begitu perlu. Jangan pernah pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan serta perpecahan bangsa. Meskipun keadaan penyelenggaraan pilkada yang sudah kita kerjakan sampai kini buka celah untuk politik cost tinggi, korupsi ataupun kerusuhan sosial. Ini yang perlu kita antisipasi dengan, ” papar Bamsoet.