Capres No 1 Mendapatkan Kritik Dari Kadin Dan HIPMI
Bulatin.com – Paket kebijaksanaan ekonomi ke-16 akan direvisi kembali yaitu berkaitan UMKM yang masuk rincian negatif investasi atau IDN yang direlaksasi.
Presiden Joko Widodo janji akan keluarkan hal tersebut sesudah mendapatkan input dari Ketua Umum Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Rosan P Roeslani serta Ketua Umum Himpunan Entrepreneur Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2018 di Hotel Alila, Surakarta, Rabu, 28 November 2018.
“Saya telah ditelepon oleh ketua Kadin serta HIPMI yang complain permasalahan itu. Barangnya (Perancangan Ketentuan Presiden) itu belumlah sampai ke Istana, Perpresnya belumlah saya sinyal tangani. Jadi tak perlu sangsi, saya yakinkan akan saya mengeluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini,” tutur Presiden Jokowi, seperti dalam tayangan pers Deputi Bagian Protokol, Wartawan serta Media Sekretariat Presiden.
Bekas Gubernur DKI itu mengakui begitu menghargai memprotes dari ke-2 organisasi itu. Bahkan juga Jokowi begitu meyakini masukan itu menjadi input baik baginya.
“Jika telah ketua Kadin serta HIPMI yang ngomong, siapa kembali yang ingin saya dengar? Kelak demikian masuk ke Istana saya lihat serta coret,” lanjut Jokowi.
Buat Jokowi, Indonesia mesti menjadi ladang yang subur buat tumbuh kembangnya UMKM ini. Ditambah lagi dia sempat juga menjalankan usaha berawal dari bidang ini.
Bukan sekedar itu, anak-anaknya menurut Jokowi, ikut sekarang ini ada di bidang UMKM. Anak pertama, Gibran Rakabuming ialah entrepreneur kuliner martabak dengan cap Markobar. Sementara putra bungsunya, Kaesang Pangarep meningkatkan di bidang usaha kuliner ikut yaitu pisang goreng ala saat ini dengan merk dagang Sang Pisang.
“Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya masuk juga dalam kelompok UMKM. Anak-anak saya masuk juga dalam kelompok UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kita ketahui sebagian besar entrepreneur Indonesia ikut UMKM,” kata Presiden.
Dalam sambutannya itu, Presiden ikut menuturkan jika pemerintah memihak pada 62 juta UMKM yang ada di Indonesia. Beberapa kebijaksanaan sudah diambil pemerintah untuk menandai keterpihakan itu.
“Kita sudah lakukan penurunan bunga kredit KUR dari 23 persen ke 7 persen. Ikut pajak pendapatan, PPh final, yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen semenjak Juni yang lalu,” katanya.
Presiden ikut mengerti jika peran UMKM pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangat besar. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang ada di bidang UMKM sudah memberi peran pada PDB sampai 60 persen.
“Jadi janganlah menyangsikan prinsip saya pada UMKM, janganlah ragukan sebab kita ketahui peran UMKM buat ekonomi Indonesia ini begitu berarti,” kata Presiden.
