oleh

China Membuat Lembaga Anyar Untuk Memerangi Korupsi

China Membuat Lembaga Anyar Untuk Memerangi Korupsi

Bulatin.com – Perang melawan korupsi, sebagai satu diantara program paling utama Xi Jinping mulai sejak menjabat jadi presiden Cina, dipergencar dengan pembentukan instansi baru.

Tubuh ini dinamakan Komisi Pengawasan Nasional (KPN) yang bertugas mengawasi semuanya pegawai pemerintah yang memegang jabatan umum. Termasuk juga yang juga akan dipantau sudah pasti yaitu anggota Partai Komunis Cina.

Beberapa analis menyebutkan dengan kewenangan itu, jumlah aparat sebagai objek pengawasan komisi tiga kali semakin besar dari bebrapa instansi antikorupsi yang ada.

Beberapa petinggi rumah sakit serta sekolah termasuk juga yang masuk dalam ranah pengawasan KPN.

Instansi ini juga akan di pimpin oleh Yang Xiaodu, yang dalam satu tahun lebih paling akhir di kenal jadi wakil ketua komite disiplin Partai Komunis, yang lebih di kenal dengan singkatan CCDI.

” Besar peluang Komisi Pengawasan Nasional juga akan menggandeng CCDI, ” kata Tom Rafferty, analis di unit kajian majalah The Economist pada BBC.

” Pembentukan KPN menandai penambahan pemberantasan korupsi yang telah dipergencar dalam satu tahun lebih terakhir, ” paparnya.

Tidak hanya lakukan pengawasan KPN di beri kewenangan untuk lakukan penyelidikan serta menjatuhkan hukuman.

Instansi ini memiliki hak membekukan semuanya aset tersangka masalah korupsi.

Tetapi keluar juga kecemasan Komisi Pengawasan Nasional juga akan jadi instansi super karna tempatnya ada diatas Mahkamah Agung. Belum juga lihat perubahan paling baru kalau Xi juga akan jadi presiden seumur hidup.

Bahkan juga organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, melukiskan instansi baru jadi `ancaman sistemik pada HAM di Cina`.

Keluar juga kecemasan beberapa tersangka serta terdakwa tidak memperoleh pertolongan hukum jadi harusnya serta tidak miliki mekanisme banding, yang buka peluang `manipulasi masalah untuk kebutuhan politik`.

” Kondisinya meletakkan juta-an orang jadi tujuan sistem yang diatas hukum, system sekalipun tidak transparan, ” kata Nicholas Bequelin, direktur Asia Timur, Amnesty International di Hong Kong.

” KPN menerobos instansi resmi karna tidak bedanya dengan menggerakkan sisrem paralel, bedanya KPN ini murni digerakkan oleh Partai Komunis yang tidak mengetahui pengawasan, ” tuturnya.

Menyikapi kecemasan ini, Partai Komunis menyatakan kalau KPN butuh wewenang besar untuk memberantas korupsi di Cina.

Untuk menghindar penyalahgunaan wewenang, kata Partai Komunis, KPN juga akan dipantau serta diaudit, baik dengan internal ataupun eksternal.