Kasus Meikarta KPK Panggil Seorang Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefullah
Bulatin.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kontrol anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saefullah. Ia akan diminta info untuk lengkapi berkas masalah Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam masalah suap perizinan project Meikarta.
“Saksi Saefullah akan dicheck berkaitan suap Meikarta untuk terduga NHY (Neneng Hasanah Yasin),” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di konfirmasi, Senin (21/1).
Tidak hanya Saefullah, penyidik KPK pun akan mengecek Staf Sekretariat Dewan (Setwan) Fika Kharisma Sari, Staf Setwan Kabag Persidangan bernama Rosid Hidayatulloh Namin dan Joko Dwijatmoko, serta Staf Pansus Mirza Swandaru Riyanto.
“Mereka pun akan dicheck menjadi saksi untuk terduga NHY,” kata Febri.
KPK awal mulanya mengendus perizinan project Meikarta memiliki masalah. Instansi antirasuah juga sudah sempat menyarankan supaya pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit lagi izin tersebut.
Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya Bupati Neneng, KPK pun menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.
Bupati Neneng dan kawan-kawan disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project tersebut. Disangka, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterikatan beberapa dinas karena project tersebut cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan.
