KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Proyek SPAM Pasigala
Bulatin.com – Orang politik yang ikut Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mengharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pendapat korupsi project Skema Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala).
Pengakuan itu dikatakan, berkaitan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada beberapa petinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan pihak swasta, akhir Desember lalu.
“Kami mengharap KPK yang lakukan OTT tersebut, KPK dapat buka tabir pendapat korupsi mega project SPAM Pasigala,” kata Masykur yang ikut anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Perlakuan Musibah (P3B) DPRD Sulteng dalam keterangannya, Kamis (3/1).
Masykur memandang ada dua perihal penting dibalik masalah tersebut. Pertama ini menyangkut kebutuhan pemenuhan hak korban musibah alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
“Terutamanya mega project SPAM Pasigala. Beberapa ratus miliar dana negara telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur pemenuhan keperluan air bersih di lokasi Pasigala,” sambungnya.
Selanjutnya Masykur mengutamakan, sampai di waktu akhir pembangunan infrastruktur tersebut akhirnya tidak memuaskan karena tidak berperan baik. Hingga faedahnya belumlah dirasakan seperti harusnya dalam dokumen kesepakatan dan gagasan induk SPAM Pasigala.
“Walau sebenarnya kita mendambakan semenjak 2016, SPAM Pasigala telah bisa dinikmati oleh semua kita, keperluan rumah tangga dan type usaha layanan dan industri lokasi. Akan tetapi, akhirnya tidak seperti harapan kita. Program baik seperti itu dinilai tidak berhasil sebelum dioperasionalkan,” ucap Masykur.
Perihal penting ke-2 kata Masykur, saat musibah 28 September 2018 hampir semua instalasi air punya negara terganggu, termasuk juga jaringan instalasi air punya PDAM rusak. Air jadi permasalahan penting, fundamental dan menekan dalam tempat pengungsian dan di kompleks pemukiman warga.
“Atas nama warga korban, kita berharap KPK selekasnya selesaikan pendapat korupsi yang saat ini sedang diatasi. Kita tidak ingin mega project di daerah musibah, termasuk juga SPAM Pasigala jadikan bancakan korupsi. Ini untuk dan atas nama kemanusiaan dan perasaan keadilan warga korban musibah alam,” desak Masykur.
Seperti didapati, KPK mengambil keputusan delapan terduga dalam masalah korupsi SPAM, terdiri atas empat penerima dan empat pemberi.
Mereka yang diputuskan menjadi terduga adalah Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba Donny Sofyan Arifin.
Sesaat yang diputuskan menjadi terduga pemberi yaitu Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
Keseluruhan suap yang disangka di terima beberapa petinggi Kementerian PUPR itu Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu disangka merupakan sisi dari fee 10 % dari keseluruhan nilai project Rp 429 miliar yang didapatkan oleh ke-2 perusahaan itu.
KPK ikut mengambil alih deposito berharga Rp 1 miliar, uang sekitar Rp 200 juta serta beberapa dokumen project yang terkait dengan masalah yang diatasi dari rumah seorang terduga. KPK ikut memeriksa dua tempat, Senin (31/12), yaitu di Kantor SPAM di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo, di Pulogadung, Jakarta Timur.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengemukakan cukuplah banyak project air minum yang dikerjakan PT WKE atau PT TSP di beberapa daerah dengan nilai proyeknya lebih dari Rp 400 miliar.
Info yang dikumpulkan, project SPAM Pasigala dikerjakan semenjak 2009, dan sudah menelan anggara beberapa ratus miliar rupiah.
Berdasarkan kesepakatan kerja sama pada pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten pada salah satunya Diktumnya mengatakan SPAM Pasigala digunakan pada tahun 2016. Sumber air datang dari air baku Sungai Saluki yang sudah dibuat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Lokasi Sungai Sulawesi III (BWSS III), dari tahun 2009 sampai 2016.
Pembangunan project penyediaan air minum telah berjalan semenjak delapan tahun paling akhir, akan tetapi pengoperasiannya sampai kini belumlah optimal.
