by

Masyarakat IndonesiaKurang Patuh Bayar Pajak

Masyarakat Indonesia Kurang Patuh Bayar Pajak

Bulatin.com Rasio pajak pada produk domestik bruto atau PDB di Indonesia masih tetap termasuk rendah. Perihal ini tunjukkan kepatuhan pembayaran pajak penduduk termasuk ikut masih tetap rendah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengutarakan, rasio pajak pada PDB sekarang ini masih tetap di bawah 15 persen. Capaian itu dikatakannya masih tetap ketinggalan dari beberapa negara tetangga, yang biasanya telah dapat sampai di atas 16 persen.

“Sebab jika dilihat dari rasio pajak masih tetap di bawah 15 persen. Saat lima tahun paling akhir kita bergelut pada 10 sampai 12 persen. Ini berarti ada banyak kekuatan buat kita semua untuk tingkatkan kesadaran untuk membayar pajak,” kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat 9 November 2018.

Ia mengutarakan, dengan statistik ada ketimpangan pada harus pajak (WP) yang mendaftar dirinya serta sudah membayarkan pajak, dengan WP yang tidak benar-benar membayarkan atau mendaftar dirinya.

“Dari 10 orang baru satu yang tercatat (menjadi WP). Dari 20 orang WP, yang bayar cuma satu orang. Dari 10 orang WP, yang berikan SPT (surat pemberitahuan pajak) cuma lima orang. Ini memvisualisasikan ketidakadilan,” papar dia.

“Pembayar pajak taat ini jadi lihat, mengapa kita mesti taat selalu, (sedang) yang lainnya tidak terserang konsekuensi apa-apa. Pekerjaan ini tidak gampang, dibutuhkan satu pandangan serta kesadaran yang perlu ditanamkan semenjak umur dini,” Sri Mulyani memberikan.

Karenanya, dia menginginkan penduduk dapat tingkatkan kesadaran atau kepatuhannya dalam pembayaran pajak, hingga tax rasio ikut bertambah. Dengan begitu bisa mengangkat penerimaan negara dari bidang pajak sampai Rp750 triliun.

“PDB kita telah mendekati Rp16 ribu triliun, penerimaan masih tetap Rp1.500 triliun. Kita lihat jika rasio pajak dinaikkan hampir sama juga dengan beberapa negara seputar di 16 persen dari PDB, jadi kita miliki kekuatan lebih Rp750 triliun yang dapat dikumpulkan,” kata bekas direktur pelaksana Bank Dunia itu.