JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi meniadakan program mudik gratis pada musim Lebaran 2020 ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, terkait dengan bencana virus corona atau Covid-19, keputusan soal mudik gratis sudah disepakati untuk ditiadakan.
“Sudah diputuskan untuk ditiadakan programnya tahun ini. Semula mudik gratis ini memang akan kami adakan BUMN dan pihak swasta lainnya,” kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/3/2020).
Menurut dia, lngkah peniadaan mudik gratis diambil dengan pertimbangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona yang berlaku sejak 29 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.
Penghapusan mudik gratis itu menyasar program mudik dengan bus dan kapal penyeberangan.
Budi juga meminta maaf pada masyarakat mengenai pembatalan mudik gratis, terutama untuk yang sudah melakukan pendaftaran.
Pihaknya meminta peran serta masyarakat Indonesia untuk tidak berpergian, apalagi melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti.
“Saya imbau masyarakat tidak melakukan perjalanan dulu hingga situasi kondusif. Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 meluas,” kata Budi.
Mudik pribadi dikaji
Sementara itu, untuk pelaksanaan mudik secara pribadi belum diputuskan oleh pemerintah.
Budi menuturkan, keputusan tersebut sedang dalam tahap pengkajian dan pembicaraan.
“Nanti akan ada rapat terbatas soal ini, kemungkinan juga akan dibicarakan. Untuk saat ini kami baru menghapus yang mudik gratis, baik dari Kemenhub, BUMN, swasta,” ucap Budi.
Budi menjelaskan, kondisi saat ini memang sangat tidak kondusif. Penyebaran virus corona setiap harinya makin meluas, karena itu pemerintah gencar meminta masyarakat untuk tak meninggalkan rumah.
Menurut Budi, bila kondisi belum pulih, maka mudik akan memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi penyebaran Covid-19 di Indoensia.
“Seperti yang diketahui mudik ada banyak orang yang melakukan perjalanan, risikonya tinggi karena menjadi penyebarannya makin meluas,” ujar Budi.
“Kalau dari kami sudah mulai gencar mengimbau. Kepastiannya seperti apa, mungkin nanti saat rapat terbatas akan diputuskan,” kata dia.
Imbauan wapres
Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman, baik saat ini maupun Lebaran nanti.
Meski pemerintah belum memutuskan, menurut dia, masyarakat tetap harus menahan agar tak pulang terlebih dahulu.
Hal tersebut diperlukan untuk mencegah kemungkinan tersebarnya virus corona di daerah yang masih bersih atau agar sebarannya tak lebih luas lagi.
“Saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting bagaimana silaturahmi, tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman, dan ada risiko penularan Covid-19,” ujar Ma’ruf, Kamis (26/3/2020).
Pada era ini, kata dia, silaturahim dilakukan bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan komunikasi lewat teknologi.
Terlebih lagi, kata dia, agama juga mengajarkan apabila ada maslahat yang bisa didapatkan tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus digunakan adalah menolak bahaya itu terlebih dahulu.
Gubernur diminta ambil tindakan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para gubernur segera mengambil langkah detail untuk mengantisipasi arus mudik jelang Idul Fitri di tengah semakin meluasnya penularan virus corona yang mengakibatkan individu terjangkit Covid-19.
Menurut Tito, berkaitan dengan hal ini, sejumlah gubernur telah dia ingatkan secara langsung.
“Saat (berkunjung) ke empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Selatan, saya sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang lebaran,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).
Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan agar warganya menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19. Tito mencontohkan Jawa Tengah.
“Pak Gubernur (Jateng) sudah mengimbau warganya untuk menunda mudik. Beliau pun sudah menjalin komunikasi dengan daerah sumber pemudik, seperti Jabodetabek dan Jawa Barat untuk mensosialisasi gerakan menundamudik tahun ini, ” jelasnya.
Meski demikian, Tito mengakui bahwa dari sisi implementasi, langkah ini tidak akan secara total menghentikan arus mudik.
“Tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan,” tutur Tito.
sumber:kompas