PDIP Menentang Saran Gerindra Tentang Operasi Militer di Papua
Bulatin.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia, Evita Nursanty, menentang saran dari Partai Gerindra supaya pemerintah mengaplikasikan operasi militer khusus untuk menindak grup kriminal separatis bersenjata penyerang beberapa pekerja proyek jalan trans Papua.
Gerindra, seperti diutarakan sekretaris jenderal Ahmad Muzani, merekomendasikan pemerintah mengikuti strategi Prabowo Subianto saat menjabat komandan jenderal Kopassus dalam pembebasan sandera di Mapenduma, Jayawijaya, Papua, tahun 1996.
Evita memandang, penyerangan beberapa pekerja trans-Papua berlainan sekali dengan penyanderaan periset asing di Mapenduma. Karenanya juga berlainan cara pemecahan permasalahannya.
Dia menuturkan, dulu Organisasi Papua Merdeka menyandera beberapa periset asing ataupun Indonesia dibawa ke rimba berkeliling-keliling dari satu titik ke titik lain. Lantas negosiasi panjang hampir empat bulan sebelum pemerintah akan memutuskan operasi militer penyergapan oleh team gabungan TNI.
“Yang berlangsung saat ini di (Kabupaten) Nduga, pekerja sipil terserang, digiring paksa masuk rimba lantas ditembaki dalam sekejap. Begitu brutal. Mereka (grup striker) lalu kabur,” kata Evita lewat pesan secara singkat, Selasa, 11 Desember 2018.
Dia minta semua pihak yang menyukai Papua serta menyukai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk lihat momen itu dengan jernih serta tidak ada politisasi. “Kita harus juga menghormati TNI serta Polri untuk ambil langkah yang tegas serta terarah,” tuturnya.
