by

Polda Jatim Diminta Mengusut Mafia Perizinan Proyek RS Siloam

Bulatin.com – Anggota DPRD Surabaya minta penyidik dari Polda Jawa Timur untuk menginvestigasi selesai siapa mafia izin project lantai dasar Rumah Sakit (RS) Siloam yang jadi pemicu amblasnya Jalan Raya Gubeng pada 18 Desember 2018 lalu.

“Nah, itu ikut kalau ada kekuatan kesana (permainan izin project) mesti disibak selesai. Siapa saja dengan latar belakang apa pun, ya, sekalinya, ya, contohnya gitu,” tegas anggota Komisi C DPRd Surabaya, Visensius Awey, Kamis (3/1) sore.

Waktu ini, Polda Jawa Timur telah mengambil keputusan dua orang terduga, yaitu inisial F bidang rencana serta satu orang kembali belumlah dimaksud identitasnya, termasuk juga apa terduga ke-2 ini dari bidang pengawas atau dari pelaksana project.

Karena, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, ada tiga orang yang punya potensi jadi terduga dalam masalah jalan amblasnya di Raya Gubeng, yaitu bidang perencana, pengawas, dan pelaksana project lantai dasar RS Siloam.

Terduga F yang membidangi rencana project yang diatasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), dimaksud Barung satu paket dengan penyelidikan permasalahan perizinan.

“Saat rencana telah ada, tentu saja ada sisi perizinannya, di situ masuk! Masak sich rencana satu project tidak ada perizinannya? Bermakna kan ini project bodong? Pasti ada izinnya,” tegas Barung di Mapolda Jawa Timur tadi siang.

Nah, masalah perizinan ini, Awey seirama dengan Barung. Menurut dia, yang memudahkan proses perizinan project itu orang yang mempunyai akses ke Pemkot Surabaya. “Kita tidak ucap namanya, jadi pihak pemberi izin sama pihak pengaju izin ada mediatornya,” katanya.

Jadi dari itu, orang politik asal Partai NasDem ini mengharap, supaya penyelidikan polisi tidak cuma lihat masalah amblasnya Jalan Raya Gubeng cuma di level bawah (pihak kontraktor) saja.

“Tetapi dari leveling atas (Pemkot Surabaya) yang keluarkan dan termasuk juga yang memungkin ada yang memediasi, katakan ada yang memdiasi, yang percepat proses ini (izin project), atau makelar atau apalah. (Mesti) disibak selesai ikut!” tegasnya.

Awey mengharap, polisi dapat juga menelusuri lebih jauh keterkaitan seseorang berkaitan izin project RS Siloam, yang oleh Ketua DPRD Surabaya, Armuji sudah sempat menyebutkan ada anak petinggi. “Hukum, apakah, proses ini janganlah mencari satu-dua orang menjadi kambing hitam,” katanya.

Sesaat dari bagian Pemkot Surabaya, Awey ikut minta Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) memperlakukan masalah Jalan Raya Gubeng sama dengan saat ia geram lihat tanaman di Taman Bungkul dirusak orang beberapa tahun lalu. “Kami begitu menyayangkan jika Pemkot (Surabaya) cuma senang sampai hanya itu (recovery jalan).”

Ada yang mengakibatkan kerusakan tanaman di Taman Bungkul saja, masih kata Awey, itu bagaimana reaksi Risma. “Begitu mengagumkan! Itu sampai siapa saja tahu marahnya mengagumkan.”

Akan tetapi saat Jalan Raya Gubeng amblas dan melumpuhkan perekonomian di sekitar peristiwa, sesal Awey, cuma disikapi biasa saja. “Tidak sedahsyat saat menyikapi taman yang rusak. Jadi dari itu kita minta dari Pemkot, dari kepolisian ikut, untuk buka jelas siapa dibalik itu semua,” tandas Awey.