Polisi Mencium Potensi Kerawanan Pada Pemilu Di Papua Barat
Bulatin.com – Kepolisian Daerah Papua Barat mengendus beberapa kekuatan kerawanan pada penerapan Penentuan Umum (Pemilu) 2019 di daerah tersebut. Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Moch Sagi mengharap Komisi Penentuan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak cenderung anggotanya supaya tidak berpihak pada calon spesifik.
Dia mengutarakan jika netralitas penyelenggara pemilu jadi salah satunya kekuatan kerawanan di Papua. Perihal ini mesti diprediksi supaya tidak ada sengketa pada peserta pemilu dan penyelenggara.
Berkaca dari penerapan pemilu awal mulanya, lanjut Sagi, kericuhan pada saat pengambilan suara masih punya potensi berlangsung. Perihal itu dapat berlangsung karena beberapa masalah, seperti undangan buat pemilih dan beberapa hal tehnis lainnya dalam tempat pengambilan suara (TPS).
Kekuatan kerawanan yang lain, menurutnya, masih banyak warga yang belumlah lakukan perekam KTP elektronik. Mereka terancam tidak dapat mengalirkan hak nada saat pencoblosan.
Masyarakat yang belumlah merekam data e-KTP biasanya ada di lokasi pedalaman dan pesisir pantai. Perihal ini karena fasilitas dan prasarana sampai jaringan internet.
Polda Papua Barat, katanya, ikut mengendus kekuatan jika momen pemilu akan digunakan oleh grup atau pihak spesifik untuk mengusung rumor yang bisa memecah iris masyarakat. Oleh karena itu, polisi mengharap masyarakat tidak terpancing rumor yang bisa memecah iris.
Kekuatan perseteruan terbesar bisa berlangsung sesudah pengambilan suara atau penghitungan dan penentuan calon dipilih. “Perselisihan berkaitan dengan keabsahan atau jumlahnya nada yang dihitung seringkali memunculkan memprotes dan kericuhan antarpendukung. Ini kemungkinan besar berlangsung,” katanya, seperti dikutip Pada, Senin (3/12).
Ia ikut minta beberapa kapolres melaksanakan publikasi ke partai. Pengumpulan info, identifikasi, dan pemetaan grup massa simpatisan mesti dikerjakan menjadi usaha antisipasi.
Sagi memandang butuh pengoptimalan komunikasi dengan masyarakat, beberapa tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas.
“Cermati agenda grup lainnya yang manfaatkan situasi untuk kebutuhan spesifik yang bisa mengganggu kestabilan keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Ini yang sangat di kuatirkan dalam Pemilu 2019,” katanya.