Politikus Partai Golkar Diangkat Menjadi Sekjen Partai Tommy Soeharto
Bulatin.com – Politikus Partai Golkar, Priyo Budi Santoso tinggal menanti saat juga akan jadi sekretaris jenderal Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra dengan kata lain Tommy Soeharto. Elite Golkar menyatakan selama ini belumlah ada omongan resmi dari Priyo.
Ketua Koordinator Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah Timur, Melchias Markus Mekeng mengatakan berita kepindahan Priyo didapat dari kabar berita media saja.
” Belum juga, hingga saat ini belum juga (izin). Belum juga (pamit), tahu telah geser atau tidak saja kami tidak tahu. Kan hanya dengar dari media saja, ” kata Mekeng di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa malam, 27 Maret 2018.
Mekeng menilainya ketentuan geser partai adalah hak dari semasing kader. Tetapi, dengan pribadi, Mekeng menyayangkan bila hal tersebut berlangsung.
” Ya bila untuk kami kan itu hak orang masing-masing ya, ingin geser. Hanya kami jadi kader Partai Golkar ya sayang saja, ” katanya.
Mekeng meneruskan, satu diantaranya karna Priyo telah rasakan banyak tempat pimpinan sepanjang jadi kader Partai Golkar. Mulai ketua fraksi sampai pimpinan DPR telah sempat dicapai Priyo yang sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar itu.
” Dia nikmati partai ini kan telah lama. Sejak jadi kader, ketua fraksi, wakil ketua DPR itu kan dari Golkar. Mengapa ujung-ujungnya harus geser, ” tuturnya.
Terlebih dulu, waktu di konfirmasi, Priyo tidak menolak dirinya juga akan geser ke Partai Berkarya. Tetapi, ia belum juga dapat memberi respon banyak. Menurut dia, tambah baik tunggulah saat yang pas untuk bicara.
” Saya no comment dahulu. Hehehe. Tunggulah tanggal mainnya saja ya, ” kata bekas wakil ketua DPR itu.
Dari info Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badaruddin Picunang, peletakan Priyo jadi sekretaris jenderal cuma menanti Surat Ketentuan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia. Sebab, terdapat banyak perubahan komposisi susunan kepengurusan.
” Benar ya Pak Priyo jadi sekjen. Beliau di ajak segera Pak Tommy. Saat ini kan tinggal tunggulah SK Menkumham, ” kata Badar waktu dihubungi, Jumat, 23 Maret 2018.
