by

Untuk Capai Target Ridwan Kamil Lantik 24 Pejabat Pemprov Jabar

Untuk Capai Target Ridwan Kamil Lantik 24 Pejabat Pemprov Jabar

Bulatin.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 24 petinggi struktural atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jawa barat. Jumlahnya petinggi yang dilantik itu di luar dari kebijakan lelang terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama yang pendaftarannya telah di buka semenjak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.

Pelantikan beberapa kepala dinas, staf pakar dan asisten daerah digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (04/01/19). Ia inginkan petinggi yang kerja di dinas dapat beradaptasi dengan skema kerjanya yang cepat.

Kang Emil menyatakan semenjak dilantik pada 5 September 2018, ia telah menyesuaikan di lingkungan Pemprov Jawa barat. Ia menyatakan momen awal tahun 2019 telah saat mesin birokrasinya mesti dikerjakan penyegaran untuk menyelesaikan tujuan visi misinya.

Untuk itu, ia mengaplikasikan kontrak kerja pada Gubernur dengan pejabatnya. Jika kapasitasnya tidak dapat penuhi keinginan jadi akan ada rekonsilasi sesuai dengan ketentuan laku. Menurut Emil, jabatan bukan hadiah tapi mesti didapat dengan prestasi.

“Kelak jika tidak sangat mungkin ia mesti sesuaikan karena nanti akan ada kontrak kerja karena jabatan ini kan bukan hadiah tetapi mesti didapat dengan prestasi,” tuturnya.

Emil menjelaskan, salah satunya instrumen keberhasilan contohnya tujuan 100 desa jadi desa digital mesti semuanya terwujud. Mengenai resapan biaya di setiap OPD minimal mesti diangka 90 %.

“Instrumen keberhasilannya ya target-target terwujud, contohnya jika saya targetkan 100 desa jadi desa digital ya mesti 100, biaya minimal 90 % jangan pernah 60 %,” tuturnya.

Baginya, perputaran jabatan adalah perihal biasa dalam roda pemerintahan. Dia optimis dengan formasnyai saat ini ditambah 15 jabatan tinggi pratama yang dilelang dengan terbuka akan membawa Jawa Barat sama dengan komitmennya.

“Menjadi Gubernur baru, saya perlu spek-spek yang sesuai dengan, saya mah tidak macem-macem, semua konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” tuturnya.

Dia menyanggah asumsi jika petinggi ini adalah titipan karena dia memenangi Pilgub Jawa barat tahun lalu. Profesionalisme dalam pengisian jabatan-jabatan strategis ditunjukan dengan terbukanya seleksi.

“Yang ada titipan itu jika tidak dilelang, itu baru ada titipan. Jika seleksi terbuka mah berdiri sendiri, panelisnya berdiri sendiri,” katanya.

“Memaksakan diri mesti dari pemprov sendiri, selalu yang dikorbankan perkembangan pembangunan, pergantian yang mesti ngabret cuma untuk fakta yang sebetulnya tidak sesuai dengan hukum. Malah pertanyaannya balik pada yang menanyakan, mengapa kok keberatan? Jangan-jangan ada kebutuhan,” tandas Emil.