Kasus Meikarta KPK Periksa Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Dan Jabar
Bulatin.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kontrol anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Waras Wasisto dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti. Kedua-duanya akan diminta info berkaitan masalah pendapat suap izin pembangunan project Meikarta.
“Kedua-duanya akan dicheck menjadi saksi untuk terduga NR (Neneng Rachmi-Kabid Tata Ruangan Dinas PUPR),” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di konfirmasi, Senin (3/12).
Tidak hanya Waras dan Jejen, penyidik KPK ikut menyebut Staf Dinas PMPTSP Ida Dasuki menjadi saksi untuk terduga Kadis DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Fitra Djaja Purnama menjadi saksi untuk terduga Taryudi.
“KPK ikut akan mengecek T (Taryudi) dan HJ (Henry Jasmen) menjadi terduga suap izin Meikarta,” kata Febri.
KPK awal mulanya mengendus perizinan project Meikarta memiliki masalah. Instansi antirasuah juga sudah sempat menyarankan supaya pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit lagi izin tersebut.
Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya Bupati Neneng, KPK ikut menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.
Bupati Neneng dan kawan-kawan disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project tersebut. Disangka, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterikatan beberapa dinas karena project tersebut cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan project Meikarta.
