Menkumham Mengatakan UU Terorisme Terdapat Perubahan Makna
Bulatin.com – Menteri Hukum serta HAM atau Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengklaim kalau pemerintah telah satu nada mengenai revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme. Sebab, perbincangan tentang pengertian terorisme telah usai.
” Definisinya juga telah usai, tinggal kelak kita ulas dengan DPR, ” kata Yasonna di kantor Kementerian Bagian Politik Hukum serta Keamanan di Jakarta pada Jumat malam, 18 Mei 2018.
Memanglah, tuturnya, ada ada perubahan dalam draf RUU itu. Namun, perubahan akan tidak mengganggu kajian di DPR. ” Ada perubahan dikit saja dalam pengertian ya, namun telah setuju kita semuanya. Pemerintah telah setuju, ” katanya.
Yasonna mengharapkan, kajian RUU itu dapat selekasnya usai serta disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dia menyebutkan itu merespons pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan Wiranto yang mengakui optimis DPR selekasnya menyelesaikan RUU Tindak Pidana Terorisme.
Pemerintah berasumsi penting hal semacam ini jadi payung hukum pemberantasan grup teroris yang selalu menyebar teror. Dia, bahkan juga yakini RUU itu usai dibicarakan paling lama sebelumnya Llebaran Idul Fitri.
Wiranto mengaku, sudah berjumpa dengan beberapa sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah untuk mengulas RUU itu di DPR. Parlemen mulai melakukan aktivitas besok, sesudah reses sebagian minggu.
