oleh

Prabowo Sebut Pemerintah Tak Bisa Tertibkan Pembayaran Pajak

Prabowo Sebut Pemerintah Tak Bisa Tertibkan Pembayaran Pajak

Bulatin.com Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto memandang ketakmampuan pemerintah sekarang ini dalam membuat kepatuhan pembayaran pajak membuat negara banyak kehilangan penghasilan, yang harusnya dapat diperoleh.

Prabowo menunjukkan hal tersebut dari tax ratio yang sekarang ini stagnan di rata-rata 10 sampai 12 persen. Sedang, di masa pemerintahan Soeharto, dikatakannya, tax ratio dapat menyentuh 16 persen dari produk domestik bruto, hingga enam persen yang hilang itu mengakibatkan negara hilang penghasilan sebesar US$60 miliar.

“Bila kita lihat bagaimana manajemen negara di bawah rezim Soeharto. ‘Retaliation’ di bawah Soeharto 16 persen, berarti 6 persen dari GDP kita, atau sejumlah US$1 triliun, yang manakah kita kehilangan US$60 miliar, sebab manajemen ekonomi yang salah dalam perihal ini,” kata Prabowo dalam acara di Shangri-la Hotel Jakarta, Rabu 21 November 2018.

Bahkan juga, dibanding beberapa negara Afrika ataupun beberapa negara Asia yang lain yang sama dengan kemampuan ekonomi Indonesia, tax ratio di Tanah Air sekarang ini menurut bekas Panglima Kostrad itu termasuk jauh ketinggalan.

Ia mengatakan, tax ratio di Zambia sudah sampai 16 persen, Thailand 18 persen, serta Malaysia mendekati 18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nya.

“Contohnya Zambia, yang 16 persen sekarang ini. Kita butuh pergi kesana serta belajar pada pemerintah di sana, bagaimana mereka dapat lakukan manajemen yang baik seperti mereka,” papar Prabowo.

“Kita condong melihat rendah beberapa negara di Afrika serta orang Afrika, tetapi sekarang ini kenyataannya mereka saat ini tampil semakin bagus daripada kita bangsa Indonesia,” lanjut bekas Komandan Jenderal Kopassus itu.

Tegas Prabowo, dalam waktu kepemimpinannya jika menang kelak, penambahan tax ratio menjadi agenda penting yang akan didorong. Terpenting dengan memberi beberapa insentif buat pelaku usaha dan memakai perubahan teknologi serta info untuk mengefisiensikan pembayaran pajak.

“Janganlah cuma memberatkan orang yang betul-betul lakukan pekerjaan ekonomi. Saya lihat banyak negara yang sudah sukses. Saya miliki tim yang pelajari hal tersebut. Saya lihat banyak negara yang sudah sukses, seperti Amerika sekarang ini,” papar Ketua Umum Partai Gerindra itu.