Sistem Pemerintahan Berbasis Cloud Lebih Aman
Bulatin.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government tidak lepas dari perubahan teknologi info serta komunikasi (TIK) di masa transformasi digital baru yang buka kesempatan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Diantara teknologi masa depan yang menggerakkan aplikasi SPBE ialah cloud computing yang dapat memberi efektifitas serta efisiensi yang tinggi untuk lakukan integrasi TIK untuk membuahkan skema administrasi pemerintahan yang bertambah cepat.
Lebih, kehadiran SPBE ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2018, di manakah ada penyusunan pemakaian aplikasi umum share gunakan serta pemakaian kode sumber terbuka (open source).
Menurut hasil analisis Dewan Teknologi Informasi serta Komunikasi Nasional pada 2016, keseluruhan berbelanja TIK pemerintah untuk software serta hardware pada 2014-2016 lebih dari Rp12,7 triliun, atau rata-rata Rp4,23 triliun per tahun.
Analisis ini pula temukan jika 65 persen dari berbelanja aplikasi atau software termasuk juga lisensi software digunakan untuk bangun aplikasi semacam antar lembaga pemerintah.
Walau demikian, efisiensi cost, termasuk juga software database dalam infrastruktur SPBE, menjadi salah satunya masalah aplikasi SPBE sebab belumlah terdapatnya tata kelola SPBE yang terpadu dengan nasional.
Kepala Eksekutif PT. Equnix Business Solutions, Julyanto Sutandang menjelaskan, pasar Indonesia sekarang lebih buka diri pada basis serta jalan keluar database open source dalam perusahaan yang disebut kesempatan bagus untuk produk database open source seperti PostgreSQL.
Tehnologi service share gunakan atau cloud computing serta PostgreSQL menjadi kombinasi prima untuk memperoleh efisiensi biaya infrastruktur TIK dalam aplikasi SPBE.
Tidak hanya dapat kurangi infrastruktur fisik seperti server, database berbasiskan cloud lebih gampang di-setup serta dikelola. Beberapa pengembang dapat konsentrasi pada bagian pokok aplikasi serta tak perlu mengurus serta menjaga server.
“Aplikasi ini dapat juga bertambah cepat disebarkan pada beberapa pemakai,” kata Julyanto, dalam keterangannya, Jumat, 23 November 2018.
Menurut Dosen Universitas Gunadarma, I Made Wiryana, masalah dalam pengadopsian teknologi memang selalu ada sebab menjadi bagian proses dari pergantian.
Dia menjelaskan kehadiran PP 95/2018 pantas diapresiasi sebab dapat menolong kurangi korupsi, kolusi serta nepotisme karena aplikasi skema service berbasiskan elektronik.
“Software berbasiskan open source menjadi pilihan menarik dalam aplikasi SPBE yang coba diwujudkan oleh pemerintah, dibandingkan dengan software komersial berlisensi sebab tawarkan kemandirian serta penghematan biaya,” kata Made.
