Istana Negara Tak Banyak Bicara Soal Mundurnya Yudi Latif
Bulatin.com – Istana Kepresidenan bungkam atau tidak memberi info apa pun mengenai pengunduran diri Yudi Latif jadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Koorditnator Staf Khusus Kepresidenan, Teten Masduki, bahkan juga mengakui belum juga tahu berita mengenai pengunduran diri itu. Dia jadi memohon wartawan menanyakannya pada Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun, Pramono belum juga memberi jawabannya ketika di tanyai masalah itu melalui pesan Whatsapp.
Staf khusus Presiden bagian komunikasi, Adita Irawati mengakui baru ketahui berita pengunduran diri itu melalui Facebook, karena Yudi Latif memang menginformasikan sikapnya pertama kali melalui sosial media itu pada Kamis awal hari.
” Maaf kami juga baru saksikan di FB-nya, belumlah ada info resmi, ” kata Adita melalui pesannya secara singkat pada Jumat 8 Juni 2018.
Adita juga belum juga dapat meyakinkan apakah Yudi telah menyerahkan surat pengunduran diri pada Presiden. Sebab, Presiden Joko Widodo baru kembali pada Jakarta dari kunjungan kerja ke Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Kamis malam.
” Presiden kan baru kembali dari kunker barusan malam. Jadi, belum juga dapat di konfirmasi juga, ” tutur bekas Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) itu.
Berikut tulisan yang diupload Yudi Latif di account Facebook-nya pada Kamis awal hari.
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari tempo hari (Kamis, 07 Juni 2018), tepat setahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan jadi Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) –yang mulai sejak Februari 2018 bertransformasi jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama satu tahun itu, terlalu sedikit yang sudah kami lakukan untuk masalah yang teramat besar.
Instansi penyemai Pancasila ini baru memakai biaya negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Kenapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Selang beberapa saat masuk waktu libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun biaya sudah jalan, dan sumber pembiayaan harus diserahkan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Biaya baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember pemakaian biaya Kementerian/Instansi harus selesai. Praktis, kami hanya miliki waktu sebulan untuk memakai biaya negara. Mengenai biaya untuk tahun 2018, hingga saat ini belum juga turun.
Diluar itu, kewenangan UKP-PIP berdasar pada Perpres juga nyaris tidak memiliki kewenangan eksekusi dengan segera. Terlebih dengan biaya yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kemampuan UKP-PIP dinilai dari referensi yang didapatkan pada Presiden.
Kekuatan memaksimalkan kreasi tenaga juga terbatas. Setelah satu tahun bekerja, semua personil di deretan Dewan Pengarah dan Pelaksana belum juga memperoleh hak keuangan. Kenapa? Karena menanti Perpres mengenai hak keuangan di tandatangani Presiden. Perpres mengenai hal semacam ini tidak kunjung keluar, mungkin karena ada fikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk merubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden jadi Badan sendiri. Mengingat terbatasnya kewenangan instansi yang sudah dijelaskan. Dan nyatanya, perubahan dari UKP-PIP jadi BPIP menelan waktu yang lama, karena beragam prosedur yang perlu dilewati.
Dengan menyebutkan beberapa masalah itu tidak bermakna tak ada yang kami lakukan. Terima kasih besar pada keswadayaan gagasan orang-orang dan instansi pemerintahan. Sehari-hari ada saja aktivitas kami di semua pelosok tanan air ; bahkan juga sering kami tidak mengetahui waktu libur. Kepadatan aktivitas ini ditangani dengan merajut hubungan kerja dengan gagasan komunitas orang-orang dan Kementerian/Instansi. Suasana seperti tersebut yang memberikan keyakinan kami kalau rasa tanggung jawab untuk dengan gotong-royong menghidupkan Pancasila adalah kemampuan positif yang menghidupkan optimisme.
Eksistensi UKP-PIP/BPIP sukses bukanlah karena banyak klaim aktivitas yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Tetapi, ketika gagasan program pembudayaan Pancasila oleh instansi kenegaraan dan orang-orang bermekaran, walau tanpa ada keterlibatan dan pertolongan UKP-PIP/BPIP.
Karenanya, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengatakan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan umum.
Setelah itu, harus disebutkan kalau transformasi dari UKP-PIP jadi BPIP membawa perubahan besar pada susunan organisasi, peranan dan peranan instansi. Juga dalam rekanan pada Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semua itu memerlukan type kecakapan, kepribadian dan perhatian dan tanggung jawab yang berlainan.
Saya merasa, memerlukan pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai sama keperluan. Harus ada daun-daun yang gugur untuk berikan peluang untuk tunas-tunas baru untuk bangkit. Saat ini, pada saat sistem transisi kelembagaan menuju BPIP nyaris selesai, yaitu peristiwa yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.
Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui kalau semua kekurangan dan kekeliruan instansi ini selama satu tahun lamanya adalah tanggung jawab saya sebagai Kepala Pelaksana. Karenanya, dengan semua kerendahan hati saya ingin menghaturkan permintaan maaf pada semua rakyat Indonesia.
Pada seluruh tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, walau dengan semua terbatasnya dan kesusahan yang ada, animo dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.
Saya mohon pamit. ” Semua yang lenyap yaitu keperluan untuk yang lain, (itu penyebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka keluar, lalu pecah, dan pada laut mereka kembali ” (Alexander Pope, An Essay on Man).
Salam takzim,
Yudi Latif
