Jokowi Menyinggung Hukum di Tanah Air Bisa Dibeli
Bulatin.com – Presiden Joko Widodo menyentuh masalah mafia hukum yang sering menjangkiti peradilan Indonesia. Pun, masalah hukum yang dapat diperjual-belikan.
Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung (MA), yang dikerjakan di Jakarta Convention Center, Rabu 27 Februari 2019.
“Awal mulanya, banyak yang berasumsi jika hukum serta keadilan di Indonesia dapat diperjual-belikan. Banyak yang berasumsi jika peradilan perdata mahal, lama, susah, serta susah dilakukan. Banyak yang berasumsi jika yang berkuasa ialah mafia masalah, mafia peradilan,” kata Jokowi, dalam sambutannya.
Bukan sekedar itu, banyak penduduk pun yang berasumsi jika mereka susah temukan keadilan di ruang-ruang pengadilan. Akan tetapi, asumsi itu menurut dia, dapat di hilangkan. Kepala Negara meyakini, asumsi negatif itu dapat ditangani.
“Tetapi saya meyakini jika dengan perbaikan, dengan pembaruan, dengan reformasi, dengan skema peradilan Indonesia yang dikerjakan dengan berkelanjutan oleh MA, semua asumsi negatif itu akan mulai beralih. Sampai pada titik, saat rakyat rasakan dengan riil jika keadilan bisa terwujud di ruangan pengadilan,” jelas bekas Gubernur DKI itu.
Dengan transparansi serta akuntabilitas yang dikerjakan MA sekarang ini, Jokowi menjelaskan, sangatlah baik serta butuh untuk ditingkatkan. Transparansi, pun mengajari introspeksi dari dalam internal peradilan, hingga perubahan-perubahan itu dapat dirasa oleh penduduk jika keadilan benar-benar ada makin riil.
Jokowi menyatakan, dia menjadi Kepala Pemerintahan serta Kepala Negara, mendukung beberapa langkah pergantian yang dikerjakan untuk lingkungan peradilan Indonesia dibawah MA.
“Saya menjadi Kepala Negara, sekaligus juga Kepala Pemerintahan, memiliki komitmen untuk memberi dukungan penuh pada MA, untuk lakukan perbaikan, pembaruan skema peradilan. Saya yakin, dengan kolaborasi yang makin kuat pada pemerintah, MA serta semua instansi berkaitan jadi kita akan selekasnya wujudkan harapan negara hukum,” jelas Jokowi.
