Kasus Meikarta Anggota DPRD Bekasi Kembalikan 100 Juta Ke KPK
Bulatin.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terima pengembalian Rp 100 juta dari beberapa anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat. Uang tersebut merupakan suap izin pembangunan project Meikarta.
“Uang Rp 100 juta (pengembalian DPRD Bekasi) akan kami sita untuk jadi sisi dari berkas perlakuan masalah,” tutur jubir KPK Febri Diansyah saat di konfirmasi, Jakarta, Kamis (10/1).
Disangka, penerimaan pada beberapa anggota DPRD Bekasi tidak cuma Rp 100 juta saja. Febri menyarankan supaya anggota DPRD Bekasi yang lain yang ikut kecipratan uang untuk berlaku kooperatif dan mengembalikannya pada KPK.
“Lebih baik selalu jelas saja beberapa anggota DPRD ini atau pihak lainnya yang terima uang dan berlaku kooperatif itu akan lebih dihargai dengan hukum,” kata Febri.
Dalam masalah Meikarta ini, KPK temukan saluran dana untuk membiayai beberapa anggota DPRD Bekasi dan keluarganya plesiran ke luar negeri. KPK juga telah kantongi beberapa nama legislator Bekasi yang ikut nikmati saluran dana Meikarta.
KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya Bupati Neneng, KPK pun menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.
Bupati Neneng dan kawan-kawan disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project tersebut. Disangka, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterikatan beberapa dinas karena project tersebut cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan.
