Komentar Polri Dituding Turun ke Daerah Petakan Dukungan Capres
Bulatin.com – Kepala Biro Penerangan Penduduk Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyanggah berita yang mengatakan Kepolisian Resor (Polres) serta Kepolisian Bidang (Polsek) di beberapa daerah lakukan pemetaan dukungan penduduk pada tiap-tiap calon di Penentuan Presiden 2019. “Tidak ada beberapa info itu,” kata Dedi saat di konfirmasi, Rabu, 27 Maret 2019.
Dedi menjelaskan, semua deretan Polri akan lakukan tindakan netral dalam Pemilu 2019. Hal itu segaris dengan perintah yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sama dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Masalah 28.
“Polri mesti netral atau mengawasi netralitas dalam kontestasi pemilu. Hal itu telah diutamakan melalui SE (Surat Edaran) serta TR (Telegram Rahasia) Kadiv Propam serta TR (Telegram Rahasia) langsung dari Kapolri ke semua deretan untuk didasari,” kata Dedi.
Bila ada yang melanggar perintah itu, kata Dedi, sangsi diresmikan. Anggota itu akan diolah sesuai dengan ketetapan internal yang laku baik oleh Propam, Polres, Polda atau Mabes. “Akan ditindak tegas sesuai dengan ketetapan,” kata bekas Wakapolda Kalimantan Tengah itu.
Awal mulanya, Direktur Kantor Hukum serta HAM Lokataru Haris Azhar mengungkapkan ada pemetaan dukungan oleh polisi di beberapa lokasi. “Jadi mereka miliki data daerah, jumlahnya orang yang mendukung (paslon) 01, 02 itu berapakah,” tutur Haris.
Haris mengakui menggenggam data yang sama berupa berkas Excel berbentuk ‘template’ atau format input data yang dapat dipakai untuk lakukan banyak pendataan. Akan tetapi Haris malas memaparkan dari tempat mana data itu. Ia janji akan memaparkan data itu ke publik dalam tempo dekat.
