KPK Siap Menyelidiki Dugaan Bocor Anggaran APBN
Bulatin.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan siap untuk menginvestigasi pendapat kebocoran Biaya Penghasilan serta Berbelanja Negara sebesar Rp500 Triliun yang dimaksud capres (calon presiden) nomer urut 02 Prabowo Subianto.
Instansi antirusuah itu mengakui siap menelusuri itu bila rumor itu benar serta tersangkut kewenangan instansi antikorupsi.
“Jadi jika ada info dari bagian pengusutan, dimana ada beberapa 25 % APBN hilang, itu jika benar, jika dikerjakan oleh penyelenggara negara jadi itu dapat dikerjakan pengusutan oleh KPK,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang waktu di konfirmasi, Jumat, 8 Februari 2019.
Awal mulanya Prabowo Subianto menyebutkan sekurang-kurangnya ada pendapat kebocoran biaya seputar Rp500 triliun karena menambahkan besaran jumlahnya alokasi dana.? Jumlahnya itu hampir sampai 25 % dari keseluruhan APBN tahun kemarin.
Saut minta untuk siapapun yang tahu serta miliki bukti itu untuk memberikan laporan ke KPK. “Atau jika ingin lebih detilnya telephone dahulu ke 198 dapat juga, kelak KPK akan membuat perlindungan pelapor,” kata Saut.
Saut menjelaskan rumor kebocoran biaya itu mesti diperiksa dengan detil. Perihal ini karena APBN terbagi dalam banyak pos biaya. Tidak cuma masalah penyediaan barang serta layanan, dalam APBN pun ada alokasi upah pegawai negeri serta lainnya.
“Saya mesti cek, APBN itu kan luas apa dimana-mana, upah pegawai negeri pun APBN, jadi yang manakah disebut, jika penyediaan barang serta layanan pasti mesti detil,” kata Saut.
Berdasar pada info serta kabar berita, Saut menyangka, ada tiga peluang tentang rumor kebocoran biaya ini. Pertama, rumor itu adalah analisis yang peluang dapat salah. Peluang kedua, rumor itu memang bukti, akan tetapi satu bukti, tuturnya mesti di dukung karenanya ada bukti atau sekurang-kurangnya satu panduan.
Peluang ke-3, rumor itu memang fakta karena terdapatnya tanda-tanda atau kekuatan. KPK sendiri, kata Saut telah lakukan beberapa langkah mencegah seperti di delapan ruang intervensi salah satunya pada pos berbelanja barang serta layanan.
“Dapat disaksikan pada korsupgah.kpk.go.id. Bagaimana pemda atau kementerian/instansi yang disupervisi KPK. Selain itu ada Litbang kerjakan banyak pendekatan tata kelola mengenai beberapa hal , contohnya mengenai minyak serta gas, kehutanan, serta lain-lain,” kata Saut.
