Pemerintah Diminta Untuk Memperhatikan Ratusan Guru Honorer
Bulatin.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memohon pemerintah memerhatikan nasib 736 ribu guru honorer di semua Indonesia, terutama tidak ada alokasi THR untuk mereka pada lebaran tahun ini.
” Di waktu ketentuan pemerintah mengenai THR keluar, ingat-ingatlah tak ada THR untuk beberapa ratus ribu guru honorer diluar sana, ” katanya dalam rilisnya, Jumat 25 Mei 2018.
Ketentuan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 mengenai pemberian THR tahun 2018 pada PNS, TNI/Polri, pensiunan, serta penerima tunjangan sudah di tandatangani presiden. Namun, 736 ribu tenaga guru honorer (menurut data Kemendikbud) tidaklah yang termasuk juga skema penerima itu.
” Semestinya telah jadi perhatian Pemerintah RI tentang nasib guru honorer, ada yang telah mengabdi beberapa puluh tahun menolong program pencerdasan bangsa, tapi THR juga ngga ada, ” tutur Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX, Tegal serta Brebes.
Ia meneruskan, banyak honorer guru yang masih tetap digaji cuma 200-300 ribu saja. Walau beberapa yang lain yang telah sertifikasi, memperoleh gaji tambah baik, sebesar Rp1, 5 juta. ” Namun semua bernasib sama, tak ada THR, ” katanya.
Walau sebenarnya, guru honorer, terlebih di beberapa daerah, adalah ujung tombak pendidikan kita. Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS. Wakil presiden Juiceuf Kalla sempat mengatakan, setiap tahunnya, lima ribu guru PNS pensiun. Sementara di sisi lain, pemerintah jadi moratorium pengangkatan PNS baru.
Fikri mencontohkan, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, banyak dijumpai Sekolah Basic Negeri yang guru PNS nya cuma satu. Sedangkan jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.
” Bahkan juga ada yang semuanya gurunya honorer, yang PNS cuma kepala sekolahnya, ” tambah dia.
Sebagian konstituen memberikan laporan, Guru di Kabupaten Brebes memperoleh honor dari Pemerintah Daerah cuma Rp350 ribu per bulan. ” Itupun tersendat sendat tidak teratur, ” katanya menirukan yang dirasakan beberapa guru di Brebes.
Fikri menyayangkan keadaan itu disangka berlangsung rata di Indonesia. ” Karna ini baru satu contoh kabupaten, bagaimana dengan lokasi yang lain, ” katanya.
Karena itu, Ia menekan pemerintah untuk mencarikan jalan keluar untuk kesejahteraan guru yang beberapa besarnya malah bukanlah ASN, selain mengangkat beberapa guru honorer untuk isi kekosongan tempat PNS di sekolah-sekolah.
