Permintaan Dari KSPI Mendapat Kritikan
Bulatin.com – Keinginan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, untuk jadikan ketua biasanya jadi Menteri Ketenagakerjaan pada deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto memetik kritik. Keinginan itu dinilai vulgar serta tidak pas.
Menurut pengamat politik pada Kampus Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, pesta demokrasi dinilai masih tetap cukup lama serta ‘permainan’ resmi masih tetap mempunyai saat panjang.
” Buruh memanglah jadi kemampuan politik dimana juga. Bukan sekedar di Indonesia. Namun, bila lakukan keinginan saat ini kurang pas, vulgar. Bila cuma mensupport, ya, boleh-boleh saja, ” katanya lewat info tertulisnya di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.
Dia menyebutkan, bila dibanding dengan pemilu terlebih dulu, Partai Nasdem juga mempunyai keinginan untuk tempat spesifik. Tetapi, Partai Nasdem tidak memerlihatkannya di depan umum.
Kekompakan nada buruh juga jadi masalah sendiri. Apakah nada buruh telah seutuhnya mensupport Prabowo serta jadikan Ketua Umun KSPI Said Iqbal jadi Menaker.
” Dalam politik, seyogianya tunjukkan dahulu solid serta kuat belum juga. Banyak organisasi buruh yang belum juga satu nada. Butuh konsolidasi selanjutnya. Serta, paling penting yaitu perjuangan kesejahteraan buruh, ” katanya.
Ujang juga mengatakan, jabatan menteri bukan sekedar diperoleh dari kesepakatan politik pada KSPI dengan presiden dipilih kelak. Karna, memerlukan kekuatan yang mumpuni si pemangku jabatan.
” Jabatan menteri itu ada ukuran serta ukuran, hingga dapat tempati jabatan bila kelak lain diambil oleh Presiden. Yang terasa miliki hak beresiko, belum juga pasti kapabel dalam tempati jabatan itu. Ukuran ketua buruh serta jabatan kan berlainan. Kelak semuanya klaim. Miliki hasrat bisa, namun saksikan konteks demokrasi, ” tuturnya.
