Persaudaraan 212 Menilai Konflik Uighur Melanggar HAM
Bulatin.com – Massa umat muslim dari Persaudaraan Alumni 212 menyatakan aspirasinya di muka Kedutaan Besar China yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 Desember 2018. Akan tetapi mereka
kecewa sesudah tahu Kedubes tengah libur.
Mereka hadir untuk mengemukakan keprihatinannya mengenai konflik yang terjadi pada umat muslim
Uighur. Massa ingin minta keterangan dari Kedubes China.
“Jadi itu kami akan minta kejelasan dan keterangan daripada duta besar China yang berada di
Indonesia,” kata Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, Jakarta, Jumat 21 Desember 2018
Mereka menuntut penghentian diskriminasi pada etnis Uighur. Demonstran menyebutkan
diskriminasi itu sudah sangat melanggar hak asasi manusia.
“Karena itu kan telah sangat-sangat melanggar HAM sekali. Karena itu kan manusia agar
bagaimanapun, tidak bisa dianiaya, disiksa seperti itu, bahkan sampai dibunuh dengan beberapa
hal yang sifatnya dengan cara-cara yang sadis,” tutur Yusuf.
Yusuf minta pihak Kedubes ingin terbuka dan mau menerima, dan ingin menjelaskan pada
perwakilan demonstran. Pemerintah China katanya tidak bisa menafikan konflik itu.
“Jadi jangan hanya kita ini sanggup berteriak untuk hal-hal yang lain, tetapi di saat-saat
begini kami tidak dapat berteriak untuk rasa empati pada umat muslim yang berada di negara
lain,” katanya.
Ia memastikan apabila perbuatan ini tidak mendapat respons, jadi massa akan turun di hari yang
akan datang. Yaitu tuturnya dengan jumlah yang lebih besar.
“Karena itu saya mengimbau supaya tindakan ini betul-betul tertib, serta Insya Allah
menyampaikan aspirasi dengan tertib serta didengar oleh Kedubes Tiongkok. Serta apabila aksi
ini tidak mendapat tanggapan, kami akan turun pada Jumat yang akan hadir dengan jumlah yang
lebih besar,” tutur Martak.
Demonstran juga mendorong pemerintah China supaya memberikan kemerdekaan pada muslim Uighur.
Bila tuntutan ini diacuhkan Tiongkok, jadi pemerintah RI diminta mengusir Dubes China.
“Mengusir Dubes China di Indonesia apabila tidak ingin memberi kemerdekaan pada Muslim Uighur
dan tidak dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi disana,” kata Martak.
