Fadli Zon Menilai Kesuksesan Pembangunan Jokowi Tak Sesuai Realita
Bulatin.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencela klaim-klaim kesuksesan pembangunan pemerintahan Presiden
Joko Widodo yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Ia memandang sebuah prestasi itu bila
perencanaan awal pemerintah dapat direalisasikan dan merangsang perkembangan ekonomi.
Fadli memerhatikan, pemerintah sebenarnya tidak punya peta jalan pembangunan yang jelas,
sehingga yang terjadi selama ini menggalakkan pembangunan hanya untuk etalase politik atau
pencitraan belaka.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, dalam info tertulisnya pada Senin, 2 Januari 2019,
mencela juga ketidakkonsistenan pemerintahan Jokowi mewujudkan jargon Revolusi Mental. Karena
belakangan slogan politik itu justru seolah lenyap dan dilupakan, lalu digantikan dengan klaim
pembangunan infrastruktur.
Permasalahannya, kata Fadli, klaim infrastruktur itu seringkali mengambil hasil-hasil
pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau pemerintah daerah. Ia mencontohkan pembangunan
Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang sebenarnya kesuksesan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, kader PKS. “Tetapi kini diklaim seolah hasil
pemerintah pusat saat ini,” katanya.
Menurutnya, adanya kesenjangan antara janji dengan realisasi menunjukkan semenjak awal
pemerintah tidak punya taktik pembangunan yang jelas. Ia menilai biaya publik dan utang-utang
secara jorjoran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan mengabaikan kebutuhan lain.
“Pembangunan mestinya juga dilakukan berdasar pada kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk
kepentingan etalase politik atau pencitraan semu. Mahal sekali harga yang harus dibayar oleh
rakyat Indonesia nanti,” tuturnya.
Fadli mencontohkan, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera atau jalan-jalan arterinya
yang rusak, pemerintah justru berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Ia juga menyebut
tol berbayar ialah bentuk pemerintah berbisnis dengan rakyat, bukan pelayanan.
“Saya juga melihat klaim-klaim kesuksesan pembangunan ekonomi pemerintah cenderung membodohi
publik,” tuturnya.
