BPOM Kerjasama dengan TNI untuk Mengawasi Obat Palsu
Bulatin.com – Badan Pengawas Obat serta Makanan Republik Indonesia gandeng TNI kerjakan pengawasan pada makanan serta obat di Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan di Plaza Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jakarta mengenai Penambahan Efektivitas Pengawasan Obat serta Makanan, oleh Kepala BPOM RI Penny K. Lukito serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“TNI yang memiliki jangkauan sampai ke semua pelosok negeri, tentunya adalah partner strategis buat BPOM RI. Perihal ini akan begitu menolong pengawasan obat serta makanan yang tersebar sampai daerah terpencil yang sekarang ini baru bisa dikerjakan oleh Loka POM di 40 Kabupaten/Kota,” kata Penny.
Lebih dari itu, ketrampilan TNI dalam bagian intelijen, jumlahnya personil serta menyebar sampai ke pelosok, dan jaringan kerja yang luas, diinginkan bisa menolong tingkatkan efektivitas pengawasan obat serta makanan di lapangan, lewat pekerjaan Komunikasi, Info serta Edukasi pada penduduk (KIE). Di samping juga pengawasan di daerah perbatasan atau daerah riskan pada perdagangan serta peredaran obat palsu serta pangan tiada izin edar.
“Kami mengerti TNI memiliki pekerjaan yang sama juga dengan BPOM RI membuat perlindungan bangsa, negara serta penduduk hingga kolaborasi ini tentu saja akan menolong pekerjaan BPOM RI dalam mengawal kualitas obat serta makanan yang dikonsumsi penduduk supaya terjamin keamanan serta kualitasnya,” tuturnya.
Banyak hal sebagai point kerja sama BPOM RI serta TNI pada lain penguatan pengawasan obat serta makanan, penambahan kompetensi petugas, pertukaran data serta/atau info berkaitan pengawasan obat serta makanan, pembinaan kekuatan lokasi di bagian obat serta makanan, pemberdayaan penduduk lewat KIE, optimalisasi peranan intelijen dalam rencana pengawasan obat serta makanan, pemakaian fasilitas serta prasarana, dan usaha kerja sama strategis di bagian obat serta makanan.
“Support dari TNI akan begitu menolong pekerjaan pengawasan BPOM untuk wujudkan kedatangan negara dalam membuat perlindungan penduduk dari resiko kesehatan karena obat serta makanan yang tidak penuhi prasyarat,” lanjut Kepala Tubuh POM.
