Dukuh Menjadi Penyebab Warga Depok Sleman Golput Pilpres
Bulatin.com – Warga Padukuhan Depok, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman menolak untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Warga juga mengancam akan tidak pilih atau golput waktu Pileg ataupun Pilpres tahun 2019. Ancaman ini adalah bentuk protes dari warga pada Kepala Dukuh Depok, Haris Zulkarnaen.
Ketua RW 29, Padukuhan Depok, Adi Triyanto (55) menyebutkan ancaman tidak ikut pemilu merupakan bagian dari tindakan protes warga terhadap kepemimpinan Dukuh Depok, Haris Zulkarnaen. Warga, kata Adi, sepakat untuk memohon agar Kepala Dukuh diganti karena tidak sesuai sama harapan.
” Kami tidak menolak ikut Pilpres. Tapi kami minta (Kepala) Dukuh diganti dahulu baru ingin turut Pemilu, ” tutur Adi waktu ditemui di tempat tinggalnya, Jumat (27/4).
Adi menjelaskan petugas pantarlih setempat tidak dapat melakukan coklit untuk mendata jumlah pemilih dalam pemilu. Hal semacam ini karena secara mekanisme sebelum coklit petugas pantarlih harus melakukan sosialisasi dalam pertemuan RT.
Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir di semua rumah warga Padukuhan Depok memasang tempelan penolakan pada pendataan coklit. Tempelan itu berbunyi ” Maaf Tidak Menerima Petugas Pantarlih Sebelum Dukuh Diganti “.
” Warga memprotes karena di rasa kepemimpinannya tidak adil. Tidak berpihak pada rakyat. (Kepala) Dukuh juga jarang bersosialisasi dengan warga. Dengan warganya sendiri saja banyak yang tidak kenal, ” papar Adi.
Disamping itu menurut warga yang lain, Muryanto, mengemukakan alasan memprotes warga terhadap Kepala Dukuh karena merasa tidak adil dalam penyaluran bantuan sosial. Bahkan juga, sambung Muryanto, Kepala Dukuh lebih memprioritaskan keluarganya dalam pemberian bantuan sosial.
” Ini sudah merupakan kesepakatan dengan warga untuk meminta supaya Kepala Dukuh itu mundur dan segera ditukar sesuai dengan keinginan masyarakat dahulu, jadi dukuh kan melalui tes, bukan pemilihan, ” katanya.
Menanggapi protes dari warganya, Kepala Dukuh Depok, Hasan Zulkarnaen menyebutkan bahwa penolakan warga hanya dilakukan segelintir orang. Sedangkan terhadap ancaman akan golput dalam pemilu seperti yang diucapkan warganya, Hasan menjabarkan urusan coklit dari KPU, baginya itu sudah merupakan hal yang berbeda.
Masalah coklit itu adalah kepentingan Pemilu tingkat nasional. Saya juga tidak mempunyai kewenangan apa-apa bila nanti warga memilih golput di Pemilu yang akan datang. Suara itu kan hak semasing warga. Saya akan tetap menjalankan tugas sebagai dukuh, ” tutup Hasan.
Berdasarkan data kependudukan, Pedukuhan Depok, terbagi dalam 6 RT dan 2 RW. Ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) dengan 750 orang yang mempunyai hak suara dalam Pemilu. Diperkirakan warga yang menolak dicoklit ada 85 % dari total keseluruhan warga.
