Kementan Berlangsungkan Workshop Penerapan SPIP
Bulatin.com – Direktorat Jenderal Prasarana serta Fasilitas Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan Workshop Aplikasi Skema Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengawalan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Cocok). Workshop diadakan Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin saat 3 hari, 3-5 April 2019.
Dirjen PSP Sarwo Edhy menjelaskan, pertemuan ini mempunyai tujuan untuk lakukan analisa serta membuat cara dan aplikasi Skema Pengendalian (SPIP) serta Pengawalan Program #Serasi.
“Setelah itu bisa menjadi tips dalam pengawalan unit kerja dalam melakukan Program #Serasi,” tutur Sarwo Edhy waktu buka Workshop.
Program #Serasi adalah satu diantara program prioritas Kementan dalam peningkatan tempat rawa (pasang surut/lebak). Sekarang ini tengah serta akan dikerjakan di Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan.
“Cocok untuk kesejahteraan petani dengan masih memerhatikan manfaat pelestarian lingkungan menjadi sumber penghasil bahan pangan,” katanya.
Kementerian Pertanian (Ditjen PSP serta Ditjen Tanaman Pangan) dalam soal ini akan melakukan fasilitasi berbentuk penyiapan infrastruktur serta penyediaan fasilitas produksi hingga dapat tingkatkan IP serta produktivitas di tempat rawa.
“Kesuksesan program peningkatan tempat rawa ini mesti di dukung bukan sekedar pengendalian dengan fisiknya saja, tetapi harus juga di dukung oleh proses pengawalan serta pendampingan yang baik. Oleh karenanya diperlukan sistem pengendalian yang baik juga hingga kualitas pekerjaan bisa termonitor serta output dan tujuan program bisa terwujud,” tutur Sarwo Edhy.
Menurut dia, pengendalian dengan mendalam begitu penting untuk mengawal perolehan tujuan kapasitas Program #Serasi. Kolaborasi yang baik serta maksimal dalam penerapan program #Serasi diinginkan bisa sampai kapasitas yang baik dengan tingkat akuntabilitas yang maksimal.
Sarwo Edhy menguraikan, alokasi biaya pembangunan prasarana serta fasilitas pertanian pada tahun 2019 yang sejumlah besar dipakai untuk mendukung penerapan Program #SERASI sampai kira-kira 47% dari keseluruhan pagu biaya Direktorat Jenderal PSP. Yaitu sebesar Rp 4,9 triliun yang khususnya dialokasikan di Direktorat Pelebaran & Pengendalian Tempat (Dit PPL).
“Karena itu, butuh dikerjakan usaha penambahan pengendalian dari semua faktor ataupun sub faktor pengendalian secara detail. Baik dari lingkungan pengendalian, penilaian kemungkinan, pekerjaan pengendalian, info serta komunikasi dan pemantauan pengendalian intern,” katanya.
Sarwo Edhy minta, pelaksana, koordinator pelaksana ataupun penanggung jawab pengawalan penerapan pekerjaan #Serasi, bisa kerja lebih serius serta bersungguh-sungguh. Supaya biaya yang sudah dialokasikan untuk program #Serasi ini bisa memberi faedah yang sebesar-besarnya buat usaha penambahan kesejahteraaan petani rawa.
“Semua Kadistan Kabupaten serta Propinsi supaya lakukan pengaturan serta penyelarasan dengan pusat serta Propinsi untuk kelancaran pekerjaan Cocok. Hingga tidak ada masalah yang terlambat serta tidak ada masalah yang tidak usai,” kata Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy pula minta team SPIP Inspektorat Jenderal Kementan bisa merangkum penyelenggaraan SPI yang intens, efisien, efektif serta mendalam pada Program #Serasi. Menganalisa serta memetakan kemungkinan, inventarisasi/rincian kemungkinan, serta kegiatan pengendalian hingga titik gawat pekerjaan yang bisa menghalangi perolehan pekerjaan #Serasi bisa dimitigasi dengan baik.
“Kita mesti kerja keras serta dengan terus-terusan tingkatkan kapasitas, hingga keinginan serta tujuan yang telah diputuskan bisa diraih dengan pas waktu,” ujarnya.
Inspektur Jederal Kementerian Pertanian Justan Siahaan memberikan, SPIP itu berarti bagaimana mengetahui kemungkinan serta mitigasi kemungkinan, dengan pengendalian bersistem identifikasi kemungkinan, pemetaan kemungkinan serta pembuatan perancangan pengendalian
“Misalnya, SPIP itu menghadapi mengetahui kendala supaya output pertanaman contoh di Kalimantan Selatan (Kalsel) 250.000 ha pekerjaan optimasi tempat rawa ini tidak tidak berhasil,” katanya.
Dari 250 ribu hektare dibagi ke 6 Kabupaten di Kalsel mencakup Kabupaten Tapin, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara serta Banjar. Output serta sub-output apa yang disediakan untuk ke arah perolehan 250 ribu hektare itu diraih.
“Apa output penting, dari pojok perencanaannya ada tidak? Kendalanya apa? Kenali apa resikonya, jadi yakinkan SOP pengendaliannya yang dimasukan ke SOP pekerjaan pekerjaan ini. Hingga SPIP ini berjalan integral dengan pekerjaan,” jelasnya.
