Menteri Keuangan Jelaskan Sulitnya Indonesia Menjadi Negara dengan Penghasilan Menengah
Bulatin.com – Menteri Keuangan jelaskan beberapa rintangan yang ditemui Indonesia, bila ingin memantapkan diri pada 2020, naik kelas dari negara berpendapatan menengah jadi negara berpendapatan menengah atas.
Hal tersebut jadi poin yang dibicarakan dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden dengan tema Gagasan Kerja Pemerintah tahun 2020, serta kebijaksanaan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijaksanaan fiskal tahun 2020.
“Bagaimana Indonesia maju dari negara middle penghasilan country jadi negara upper middle penghasilan country, jadi tambah tinggi lagi,” kata Ani panggilan Sri Mulyani, Jakarta Rabu 6 Maret 2019.
Rintangan yang butuh selekasnya dijawab itu, menurut dia, ialah pembangunan sdm. Bila dirincikan, hal tersebut terbagi dalam taktik di bagian pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial sampai kursus tenaga kerja.
“Ini akan dibicarakan dengan lebih detil, akan tetapi sebab ini masih tetap awal jadi ialah direction. Arahnya dahulu, belumlah sampai pada detil,” jelasnya.
Lantas dari sisi pembangunan, lanjut ia, memerlukan penambahan produktivitas, pengembangan sampai daya saing. Pemerintah sekarang ini, kata Ani, tengah mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang sampai kini telah dibuat serta apakah yang butuh lebih dilihat lagi.
“Lalu, jika kita bicara tentang produktivitas, pengembangan, serta daya saing, jadi industri manufaktur mesti seperti apakah,” katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya pun mengulas rintangan serta masalah berkaitan neraca pembayaran, defisit sampai potensi Indonesia untuk export serta penambahan investasi. Keseluruhnya rintangan ini, dibutuhkan untuk membuat kebijaksanaan APBN ke depan dengan pas.
“Lalu, rintangan tentang demografi. Sebab, kita masih tetap miliki demografi yang muda, hingga kita masih tetap butuh perhatian untuk pendidikan kesehatan, dan training-nya seperti apakah,” tuturnya.
Hasil sidang kabinet paripurna ini hari, lanjut ia, masih tetap berbentuk deskripsi atau arah kebijaksanaan ke depan menjadi fondasi Indonesia pada 2020.
“Diskusi ini hari kelak dikatakan dalam sidang kabinet lagi yang lalu jadikan bahan untuk kita berikan ke DPR pada Mei, sebab pada Mei kami harusnya mengemukakan Kebijaksanaan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijaksanaan fiskal,” jelasnya.
