Pemerintah Indonesia Disebut Paling Banyak Pengawasannya
Bulatin.com – Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebutkan pemerintahan di Indonesia, sangat banyak sistem pengawasannya. Hal tersebut dikatakan di Rapat Pengaturan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.
Wakil presiden memberikan contoh, pengawasan oleh inspektorat, Tubuh Pengawas Keuangan serta Pembangunan (BPKP) serta Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu, belumlah lagi pengawasan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Instansi Swadaya Penduduk (LSM).
“Memang di Indonesia, pengawasan ini mengagumkan. Mungkin sebagian besar pemerintahan, Indonesia sangat banyak pengawasannya,” kata JK.
Karenanya, menurut dia, lumrah bila ada pengungkapan-pengungkapan penyelewengan atau kebocoran. Sebab, terdapatnya sistem pengawasan yang banyak sekarang ini.
“Jadi, pemerintah ini, sistem ini dipantau berulang-kali. Jika banyak yang bocor, seperti saat ini, pasti pun karena jumlahnya pemeriksaan. Hingga, banyak didapati,” tutur JK.
Wakil presiden setuju, pemeriksaan adalah perihal yang penting. Tapi, ia pun menyoroti pentingnya sistem mencegah yang perlu selalu ditingkatkan lagi.
“Saya sama pendapat jika pemeriksaan penting. Tapi, lebih penting lagi pencegahannya. Sebab, tiada mencegah, maka susah,” kata JK.
Rakornas ini didatangi oleh 1200 orang yang terbagi dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kementerian/instansi serta Pemda. Lalu pun dari BPKP, Aliansi Auditor Internal Indonesia, sekretaris jenderal kementerian/instansi, serta Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
