Wacana Jokowi Adakan Dua Menteri Baru Dinilai Membuat Sulit Investor
Bulatin.com – Institute for Development of Economics and Finance atau Indef memandang, kemauan Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan dua menteri baru, yaitu Menteri Export serta Menteri Investasi, untuk menggenjot perkembangan ekonomi lebih kencang, belumlah pasti dapat mengakhiri masalah itu.
Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, pada intinya, bila Presiden Joko Widodo dapat untuk menampung kementeriannya dengan lebih efisien serta kerja dengan profesional, menimbulkan dua menteri itu tak perlu dikerjakan. Selain biayanya yang besar,negara lain juga tidak ada yang mengutamakan pembentukan dua menteri itu.
Berkaitan investasi contohnya, ia menjelaskan jika Tubuh Pengaturan Penanaman Modal atau BKPM telah dibuat untuk mengurus masalah investasi dengan spesial. Akan tetapi, lanjut ia, sampai kini ada ego sektoral antar kementerian instansi yang membuat perkembangan investasi tidak dapat lari kencang.
“Izin investasi contohnya, seringkali bergesekan dengan kementerian KLHK Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan), ESDM serta Pemerintah Daerah. Buat kementerian baru belumlah pasti tuntaskan permasalahan itu,” tuturnya.
Selain itu, berkaitan cost pembentukan kementerian baru bersamaan dengan timbulnya menteri baru, bukan perihal yang murah. Ia memberikan contoh, Kementerian Perdagangan saja setiap tahunnya perlu dana sebesar Rp3,5 triliun untuk operasionalnya. Jadi, bila membuat dua kementerian baru dengan nilai minimal Rp3,5 triliun akan perlu dana Rp7 triliun.
“Belumlah cost gedung, SDM di awalnya, dan lain-lain, pasti akan begitu mahal. Jangan pernah meningkatkan beban APBN di dalam kenaikan utang negara,” tutur Bhima.
Karena itu, ia memberikan, Saran itu lebih baik dikaji dahulu dengan masak baru dibuang ke publik. Tidak semua masalah investasi serta export tuntas dengan buat institusi baru.
“Yang ada kelak semakin birokratis serta sulitkan investor,”
Selain itu, bila dirujuk dengan beberapa negara lain yang mempunyai perkembangan ekonomi kencang, seperti diantaranya India yang pada 2018 dapat meluncur diatas tujuh %, dikatakannya masalah export ataupun investasi tidak diutamakan ke pada sebuah menteri, melainkan dikombinasi dengan kementerian perdagangannya, industri, ataupun jalinan luar negerinya tersebut.
“Di negara lain malah sisi export dikombinasi dengan perindustrian atau jalinan luar negeri. Contoh Selandia Baru, ministry foreign affairs and trade. Di India, ministry of commerce and industry. Jadi tidak agunan jika dipisah kapasitas semakin bagus,” katanya.
