Kemenag Dihimbau Perhatikan Kasus Penipuan Umrah
Bulatin.com – Pemerintah lewat Kementerian Agama sudah melakukan perbaikan regulasi penyelenggaraan umrah. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 8 tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Beribadah Umrah. Terbitnya PMA ini menukar ketentuan terlebih dulu yaitu PMA nomor 18 tahun 2015.
Walau bagaimanapun, tanggung jawab pemerintah pada korban penipuan umrah dinilai belum usai. Kemenag disuruh selalu lakukan pengawasan pada sistem hukum di kepolisian serta pengadilan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi usaha Kemenag untuk menerbitkan ketentuan penyelenggaraan umrah. Tetapi pekerjaan tempat tinggal untuk masalah penipuan yang dikerjakan travel agen umrah haji mesti selekasnya dikerjakan.
” Namun tetap hari ini banyak korban bertambah, serta ini perlu kebijakan pemerintah. Karena kekurangan ketentuan umrah terlebih dulu. Satu diantaranya yang dinanti oleh korban yaitu sistem hukum yang ada di kepolisian, ” tuturnya waktu dihubungi, Selasa (27/3).
Politisi PDIP ini menerangkan, Kemenag mesti selalu lakukan pengembangan serta pengawasan pada masalah penipuan ini, baik yang masih penyidikan maupun sudah masuk sidang. Sebab banyak orang-orang yang masih punya mimpi agar bisa pergi ke Tanah Suci.
” Kemenag mesti mengawasi serta mengupdate masalah itu jadi bentuk rasa tanggung jawab pada beberapa korban, janganlah hanya terlepas tangan ke kepolisian. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Pemerintah tetap mengawasi sistem hukumnya, jangan pernah terputus, ” tegasnya.
Diah mengingatkan, pemerintah harus juga berusaha kembalikan kerugian yang sudah dihadapi korban. Satu diantara caranya yaitu dengan lakukan lelang pada aset punya beberapa pelaku penipuan umrah. Dimana akhirnya kelak akan dikembalikan pada korban.
” Umpamanya dapat digantikan alhamdulillah, beberapa jemaah ini tempatnya memprihatinkan. Keinginan semua korban yaitu pergi umrah, atau paling tidak uang mereka kembali, ” tutupnya.
