Gagasan Antara Jokowi Dan Prabowo Soal Menumpas Korupsi
Bulatin.com – Proses Penentuan Presiden 2019 telah masuk tingkatan debat terbuka yang digelar dengan resmi oleh Komisi Penentuan Umum (KPU). Debat akan dilaksanakan seringkali.
Debat perdana akan dilangsungkan pada Jumat, 17 April 2019. Menjadi topik pembuka, materi debat tentang penegakan hukum dan penuntasan masalah pelanggaran HAM, penindakan terorisme serta pemberantasan korupsi.
Praktek korupsi dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, nyatanya masih selalu berlangsung. Perihal tersebut dibuktikan dari masih jumlahnya kepala daerah, orang politik sampai petinggi kementerian yang terlilit rasuah.
Meskipun begitu, data paling akhir yang launching Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi, tempat Indonesia ada pada angka 37 pada tahun 2017. Angka ini alami perbaikan yang cukuplah berarti dari tahun 1998 yang menempati di tempat 20 dari 180 negara.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kenaikan itu. Meskipun belumlah ada di tempat optimal, menurut dia telah tambah lebih baik dari capaian tahun awal mulanya.
“Memang banyak yang kita butuh perbaiki dan benahi tetapi ada penambahan seperti itu tidak bisa tutup mata,” kata Jokowi di Acara Hari Peringatan Antikorupsi, Desember 2018 lalu.
Jokowi optimis satu hari laten korupsi akan betul-betul hilang dari Indonesia. Oleh karena itulah, menjadi petahana ia telah mempersiapkan beberapa gagasan tindakan bila kembali dipilih menjadi Presiden RI untuk ke-2 kalinya. Pada Pemilihan presiden kali ini, Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin dengan nomer urut 01.
“Semenjak awal tim terutamanya Pak Jokowi dan Kiai Maruf telah membuat dengan baik visi misi dengan begitu mendalam atau diketahui dengan Nawacita. Ada 9 visi misi, 259 program tindakan mencakup semua bidang,” kata Direktur Content Team Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Fiki Satiri, saat terlibat perbincangan dengan merdeka.com, Senin (15/1).
“Termasuk juga untuk program mencegah korupsi. Dengan subtansi saya tidak dapat berikan, karena masih rahasia. Nantikan saja,” sambungnya menyatakan.
Akan tetapi, kata Fiki, prinsip Jokowi dalam soal pemberantasan korupsi sebetulnya tidak butuh disangsikan kembali.
“Bicara prinsip seorang pemimpin tentu saja diawali dari dirinya sendiri. Kita dapat lihat bagaimana kedua-duanya bangun dinasti keluarganya. Coba kita lihat Pak Jokowi itu anak-anaknya ngapain, lalu rasa-rasanya tidak ada trek record beliau waktu entrepreneur ada penyelewengan. Lantas ke-2, terkait dengan proyek yang dibuat transparan, diterbitkan. Dahulu kita tidak tahu tuch bagaimana,” tuturnya.
“Saya pikir narasinya sangatlah kuat, malah banyak yang publik belumlah tahu capaian pemerintah karena sangat jumlahnya. Seperti rumor korupsi, bagaimana pemerintah memberi dukungan pembangunan kantor perwakilan di beberapa daerah. Pasti itu bentuk suport pemerintah,” jelas ia.
Akhirnya pasti belumlah seratus % optimal. Akan tetapi, usaha ini sisi revolusi berproses dan akan selalu diteruskan.
“Jika bicara korupsi itukan satu dua orang. Presiden dorong negara ada buat masyarakat seperti dengan pembangunan infrastruktur, lalu lalu ada pelaku . Jika diperbandingkan, tiap-tiap jaman ada pelaku. Tetapi ini kembali prinsip dari keluarga lalu kerjanya dan untuk siapa,” papar ia.
“Jadi dapat dikatakan, di rumor ini, kedua-duanya tidak ada beban. Oleh karena itu kita meyakini kedua-duanya begitu nyaman berdiri tegak dipodium karena tidak ada beban waktu lalu,l. Karena utamanya, kenyamanan ke-2 paslon ia atas semuanya,” tegas Fiki.
Persiapan tidak kalah masak pun dikerjakan pasangan capres-cawapres nomer uru 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menjadi lawan, kedua-duanya telah mempersiapkan isi-misi berkaitan rumor korupsi termasuk juga tawarkan program penguatan pemberantasan rasuah yang kini semakin mengakar.
Ada dua perihal yang diutamakan Prabowo-Sandiaga Uno yaitu penindakan dan mencegah. Salah satunya triknya, menguatkan program edukasi anti-korupsi buat generasi muda serta bekerja bersama dengan pihak swasta untuk memperkuat kolaborasi gerakan anti-korupsi di bidang swasta dan publik.
Prabowo-Sandi pun akan menguatkan edukasi anti-korupsi buat generasi muda, serta bekerja bersama dengan swasta untuk memperkuat kolaborasi gerakan anti-korupsi di bidang swasta dan publik.
Kedua-duanya pun akan mengendalikan skema pendanaan dan pembiayaan politik dan jamin independensi transparansi, menahan korupsi, dan mengawasi kelangsungan demokrasi. Dan menggerakkan peranan serta komponen masyarakat untuk jadikan pemberantasan korupsi menjadi gerakan kolektif diawali dengan keteladanan beberapa pemimpin di semua lini.
“Prinsip menguatkan penegakan hukum pada koruptor jadi prioritas. Sebab korupsi telah membuat rakyat sulit,” kata Juru Debat di bidang antikorupsi dan Hukum Prabowo-Sandiaga, Didi Irawadi Syamsudin saat dihubungi merdeka.com sekian waktu lalu.
Tidak tertinggal, Prabowo-Sandi pun akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi dengan lebih sistematis dengan menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Dan akan jamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan beberapa kasus korupsi.
Didi memberikan, Prabowo-Sandi akan konsentrasi untuk menguatkan pada perlakuan supaya tidak ada usaha pelemahan yang saat ini dikerjakan pihak spesifik pada KPK. Terpenting koruptor dan politisi yang tidak amanah.
“KPK akan diperkokoh dan dibela pada usaha pelemahan saat ini,” papar Didi.
Termasuk juga, tuturnya,n membuat revisi Inpres Nomer 1 Tahun 2016 mengenai Percepatan Penerapan Project Strategis Nasional. Dimana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk memprioritaskan proses administrasi pemerintahan sebelum lakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan kuasa dan detail yang lain yang malah punya potensi membuat perlindungan koruptor
Dihubungi terpisah, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas, yang digaet Prabowo-Sandi pun memberi banyak pandangan berkaitan korupsi untuk persiapan debat nanti.
“Saya cuma memberi pandangan terkiat corruption by design and request oleh beberapa cukong-cukong politik dalam banyak pemilihan kepala daerah dan pemilu. Dan efek korupsi yang sangat dirugikan,” kata Busyro.
