JK Mengatakan Pemerintah Tidak Sanggup Menalangi Kerugian Korban Travel Umroh
Bulatin.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah tidak dapat bertanggungjawab dalam pengembalian uang beberapa calon jemaah umrah yang jadi korban penipuan. Ia menyoroti hal semacam ini karna banyak korban dari travel umrah bermasalah.
Menurut JK, masalah penipuan yang dikerjakan beberapa perusahaan travel umrah itu murni mesti dikerjakan lewat sistem hukum. Kerugian beberapa calon jamaah yang tidak berhasil pergi juga jadi tanggung jawab pemimpin perusahaan travel.
” Ini kan permasalahan swasta, bukanlah pemerintah. Jadi pemerintah tidak dapat menalangi juga, karna ini tanggung jawab swasta, ” kata Jusuf Kalla selesai menghadiri acara penempatan batu pertama pembangunan Masjid At-Thohir di Cimanggis, Depok, Sabtu 31 Maret 2018.
Ia menepis asumsi beberapa pihak yang menyebutkan kalau sistem pengawasan yang dikerjakan oleh pemerintah pada perusahaan travel umrah itu lemah. Menurut JK, pemerintah telah lakukan usaha pengawasan semaksimal mungkin saja.
Satu diantara yang dicontohkan JK dengan buat ketetapan biaya minimum perjalanan umrah sebesar Rp20 juta.
” Saya fikir pemerintah telah buat sebagian ketentuan ya. Sesungguhnya kan telah diputuskan (biaya perjalanan umrah), janganlah lebih rendah dari 20 juta. “
