Mendagri Sebut Pilkada Tahun ini Sudah Seperti Pilpres
Bulatin.com – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan, pemerintah memberi dukungan penuh semua bagian sampai pencoblosan pilkada serentak 2018. Dengan cara garis besar, proses pilkada jalan dengan baik.
” Pekerjaan pemerintah di bulan Juni mensupport dengan cara penuh KPU, Bawaslu, dari mulai pusat hingga tingkat TPS di 171 daerah dari tingkat propinsi, Kota sampai kabupaten dapat jalan dengan lancar, teratur, tanpa masalah, ” kata Tjahjo waktu Apel Berbarengan ASN Kemendagri serta BNPP Memperingati Bulan Bakti Pancasila di Monas, Jakarta, Jumat 29 Juni 2018.
Tjahjo memberikan, pencoblosan serentak di 171 daerah dapat jalan dengan baik juga karena pertolongan aparat keamanan Polri, TNI, BIN, Satpol PP, dan Damkar yang bekerja dengan cara teritegrasi serta profesional.
” Pemerintahan Ayah Jokowi tahun itu telah melakukan 3x pilkada serentak. 268 daerah di tahun 2015, 101 daerah di 2017, serta saat ini 171. Tinggal satu langkah sekali lagi, tahun depan yaitu sistem pemilu, baik pilih anggota DPRD tingkat 1-2, DPR RI, DPD RI serta pilih presiden, wapres dengan cara berbarengan, ” kata dia.
Walau telah memiliki pengalaman lakukan pilkada pada awal mulanya, Tjahjo mengaku pilkada 2018 tidak sama dengan pilkada pada awal mulanya. Nuansa politiknya lebih dinamis lantaran dekat dengan pemilihan presiden 2019.
” Pilkada serentak tahun itu ujian, meskipun pilih kepala daerah namun aromanya telah aroma pileg serta pilpres. Namun orang-orang kita cukup dewasa hingga tak ada masalah sekecil apapun pilkada itu, ” kata dia.
Walau menyebutkan dengan cara garis bear Pilkada 2018 jalan baik, Tjahjo mengaku terus ada catatan dalam pengerjaannya.
” Seperti di Papua, di Jayawijaya masih tetap ada sedikit riak-riak. Saya sangka ini masih tetap step lumrah serta nyaris keseluruhnya telah dapat terselesaikan dengan baik sistem pilkadanya, ” kata Tjahjo.
Pemerintah mengimbau orang-orang terus tenang menanggapi hasil kalkulasi cepat. Serta menanti hasil resmi penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
