DPR Mendukung Bulog Menjadi Penyalur Program BPNT
Bulatin.com – Ketidaktepatan tujuan jenis pertolongan yang diputuskan pemerintah pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) buat Komisi IV DPR RI menyarankan supaya peran Perum Bulog diperkuat, jadi penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial.
Hal semacam ini karena sebab penyalur BPNT sering menyalurkan pertolongan diluar dari ketentuan Pemerintah, yakni beras serta telur. Mereka sering memberi pertolongan berbentuk sabun, minyak sayur serta keperluan yang lain.
Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna mengharapkan, baiknya beberapa penyalur atau kios-kios yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial ambil pertolongan yang diharuskan pemerintah, berbentuk beras serta telur dari Perum Bulog. Sampai kini, pemerintah memanglah membebaskan beberapa penyalur untuk ambil pertolongan dimana saja. Pada akhirnya peranan Bulog tidak maksimal.
“Oleh karenanya, keinginan kita baiknya pihak yang berikan pertolongan itu ambil dari kios-kios yang ditunjuk oleh Kemensos. Tapi, karna kita miliki BUMN Bulog, baiknya ambil dari Bulog. Masalah kualitas kan dapat dinegosiasikan, kurang lebih sesuai sama itu, ” tuturnya waktu ikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Meda, Sumatera Utara, Kamis (12/4/2018).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, dianya bukanlah tanpa ada argumen mengharapkan sekian. Dirinya begitu menginginkan Bulog bisa menyalurkan pertolongan itu. Karna, dari apa yang tampak di lapangan harga beras di market telah cukup tinggi dengan kwalitas yang bagus juga. Tetapi, beras Bulog sendiri dengan kwalitas yang sama, tetapi dengan harga yang cukup ekonomis.
“Contohnya beras dari Bulog cukup bagus, harga nya hanya Rp9. 500. Itukan bagus, mengapa tidak gunakan. Nah inikan keduanya sama instansi Pemerintah, berarti bagaimana kita dapat mendorong supaya Bulog itu dapat menyerap gabah dari petani tersebut. Agar kita tidak ketergantungan import. Gudang Bulog itu penuhilah dari hasil beberapa produk pertanian di kita, ” ungkap Oo Sutisna.
Disamping itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo memiliki pendapat kalau program BPNT tak ada hubungan dengan Bulog. BPNT adalah program dari pemerintah lewat Kementerian Sosial untuk diberi pada orang-orang penerima pertolongan untuk pemenuhan gizi serta pemenuhan pangan.
“Kalau Bulog itu otomatis ada binaan-binaan Bulog yang salah nya ialah Binaan Rumah Pangan Kita (RPK). Memanglah dengan segera dari bagian usaha tak ada Bulog. Namun binaan-binaan Bulog itu yang memperoleh akses atau keuntungan. Karna memanglah mesti menyalurkan serta beli serta sediakan dari binaan-binaan Bulog, ” tutur Rahmad.
Menurut politisi PDI-Perjuannasgan itu, RPK sendiri telah jalan sepanjang 2 tahun. Bila RPK dapat jadi pilot project, jadi tidak menuntut peluang, Bulog dapat membina serta program jalan dengan lancar, lalu binaan Bulog juga juga akan memperoleh akses faedah. “Saya sangka layak untuk kita animo, ” tutupnya.
